Pemerintah dalam hal ini Kementrian Departemen Pendidikan Nasional sudah menyatakan bahwa Ujian Nasional di tahun mendatang akan tetap diadakan. Oleh karena itu, Menteri Depdiknas, Mohammad Nuh mengajak para peserta didik tetap belajar dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Demikian berita yang kami kutip dari Kompas.com, Senin 7 Desember 2009.
Hal ini pun seperti yang diketahui pasti membuat kontroversi atau setidaknya perbedaan pandangan dalam menyikapi kebijakan tersebut. Bagi kalangan pendidik, UN tetap ada ataupun tidak bukanlah menjadi masalah seperti pengakuan Humas SMAN 3 Jakarta Titi Nurhayati berikut ini:
"Saya pikir ada banyak cara menentukan kelulusan, kita jangan saklek pada hal-hal yang kaku,"
Titi juga menegaskan apa yang menjadi keputusan departemen yang menaungi pendidikan di Indonesia in akan mereka jalankan dengan sebaik-sebaiknya.
Namun, pernyataan Menteri Depdiknas tersebut tidak didukung oleh para siswa atau peserta ujian Nasional mendatang. Seperti yang terjadi di Jakarta di Rabu (2/12) silam dimana 50 pelajar dari SMAN 38 Jakarta Selatan berunjuk rasa di depan Gedung Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat. Para siswa itu dengan tegas menolak penyelenggaraan UN dan menuntut pemerintah membatalkan ujian tersebut.
Pendidikan bukanlah ajang percobaan dari pihak penguasa. Ketika terdapat protes dari masyarakat, seharusnya pihak pembuat kebijakan mendengarkannya. Walaupun diakui telah melakukan evaluasi setiap tahunnya, tetapi reaksi masyarakat yang tidak sedikit jumlahnya ini menjadi bukti bahwa UN masih merupakan momok yang menakutkan. Bila hal ini yang terjadi, bagaimana mungkin dapat menaikkan kualitas pendidikan anak negeri di Indonesia? Sungguh mustahil bukan?
Sumber : Kompas.com/bm